Gedung Kantor Bupati Kutai Kartanegara. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menilai banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar agar segera menuntaskan pengisian jabatan definitif, terutama pada OPD yang memiliki fungsi strategis.

Menurutnya, jabatan Plt seharusnya hanya bersifat sementara. Pengisian pejabat definitif dinilai penting agar setiap kepala OPD memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja instansi yang dipimpinnya.

"Daerah ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila organisasi perangkat daerah masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Kita meminta agar secepatnya dilakukan pengisian jabatan definitif. Tidak boleh lagi ada rangkap jabatan ataupun jabatan yang terus diisi oleh Plt," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kukar, Tenggarong pada Selasa (14/7/2026).

Ia menegaskan, salah satu jabatan yang perlu diprioritaskan adalah Inspektur.

Menurutnya, Inspektorat memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan, termasuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Inspektorat ini sangat strategis dalam melakukan evaluasi, pengawasan, dan perbaikan sesuai dengan temuan-temuan BPK. Kalau masih dirangkap oleh Sekretaris Daerah, tentu tidak akan optimal karena beliau memegang dua tugas sekaligus," ucapnya.

Menanggapi dorongan DPRD tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri memastikan proses pengisian jabatan definitif di lingkungan Pemkab Kukar saat ini tengah berjalan.

Ia mengatakan pemerintah daerah sengaja tidak terburu-buru karena ingin memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan dilakukan melalui sistem manajemen talenta sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sekarang sedang berproses. Karena kenapa kita kemarin agak lama banyak Plt ini? Karena kita memfinalkan terkait dengan manajemen talenta. Sekarang seluruh proses ini kita lakukan dengan manajemen talenta. Tahapan-tahapan sudah kita lakukan," ujarnya saat ditemui Pendopo Odah Etam, Tenggarong pada Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, seluruh proses administrasi kini tinggal menunggu verifikasi teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Sekarang kita sudah meminta verifikasi dengan BKN. Nanti ketika vertek dari BKN sudah keluar, segera kita lantik. Semua sedang berproses," tuturnya.

Saat ditanya mengenai target waktu pengisian jabatan tersebut, Aulia mengungkapkan pelantikan kemungkinan sudah dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Bisa jadi minggu depan sudah ada pelantikan," pungkasnya. (kriz)